KABAR REPUBLIK, BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan secara resmi melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Bulungan. Kegiatan tersebut digelar di Aula BKPSDM Kabupaten Bulungan, Jalan Agathis, Tanjung Selor, pada Senin (12/01/2026).
Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran struktur organisasi sekaligus penguatan kinerja birokrasi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., menyampaikan optimisme terhadap para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa penempatan jabatan tersebut telah melalui proses pertimbangan yang matang serta uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, terutama mereka yang mengalami rotasi jabatan, telah memiliki pengalaman memadai karena sebelumnya pernah menduduki posisi kepala perangkat daerah. Dengan bekal tersebut, para pejabat diharapkan dapat lebih cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru.
“Para pejabat yang hari ini dilantik sudah memiliki pengalaman dan kompetensi. Sebagian di antaranya telah beberapa kali menjabat sebagai kepala dinas, sehingga diyakini mampu langsung bekerja dan menyesuaikan diri,” ujar Bupati.
Secara teknis dan administratif, para pejabat yang menempati jabatan baru dinilai siap menjalankan tugasnya. Program-program yang telah dianggarkan dalam APBD 2026 pun disebut sudah siap untuk segera direalisasikan.
Bupati juga menyinggung penyelesaian sejumlah pekerjaan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti infrastruktur jalan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dimungkinkan sesuai ketentuan pengadaan, guna menuntaskan sisa pekerjaan dari tahun anggaran sebelumnya.
Terkait masih adanya beberapa jabatan yang belum terisi, Bupati memastikan Pemerintah Kabupaten Bulungan akan segera mengambil langkah lanjutan. Ia telah menginstruksikan Sekretaris Daerah bersama BKPSDM untuk mempersiapkan panitia seleksi melalui mekanisme seleksi terbuka.
“Ada sekitar enam hingga tujuh jabatan yang masih kosong. Kita targetkan panitia seleksi sudah mulai bekerja pada Februari mendatang,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa proses mutasi dan pelantikan dilakukan murni berdasarkan hasil uji kompetensi yang melibatkan tim internal maupun eksternal, dengan keputusan akhir tetap berada pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). (RT)
