TARAKAN – Persoalan klasik yang membayangi kehidupan nelayan tradisional di Kota Tarakan kembali menyeruak. Mulai dari jerat ketergantungan pada tengkulak, penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ditengarai tidak tepat sasaran, hingga terbatasnya akses permodalan usaha dibahas dalam Dialog Nelayan yang diselenggarakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kalimantan Utara, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan bertema “Sinergitas Lintas Sektoral: Memutus Mata Rantai Tengkulak, Mewujudkan Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran, dan Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Tradisional Kota Tarakan” tersebut digelar di Sekretariat KNTI Kota Tarakan dan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam forum tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop-UKM) Kota Tarakan mengungkapkan bahwa program pelatihan bagi koperasi maupun pelaku usaha perikanan saat ini masih terbatas akibat efisiensi anggaran.
Selain itu, program Tarakan Hibah yang telah diluncurkan sejak Mei 2025 dengan tawaran pinjaman Rp5 juta hingga Rp10 juta berbunga rendah, diakui belum secara khusus menyasar koperasi nelayan serta masih menghadapi kendala administratif.

Guna mengisi celah permodalan tersebut, pihak Bank BRI memaparkan peluang skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para nelayan, baik untuk modal kerja maupun pembelian BBM. Syarat yang ditawarkan meliputi usaha yang telah berjalan minimal enam bulan, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha, serta e-KTP.
Skema KUR yang tersedia mencakup KUR Super Mikro (plafon Rp1 juta–Rp10 juta dengan suku bunga 3 persen) hingga KUR Mikro (hingga Rp100 juta dengan suku bunga 6 persen) tanpa agunan tambahan. BRI menegaskan sektor perikanan menjadi salah satu prioritas pelayanan, termasuk bagi nelayan di kawasan Selumit Pantai dan Lingkas Ujung.
Sementara itu, terkait ketersediaan energi, PT Pertamina Patra Niaga menginformasikan bahwa saat ini tengah dibangun dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) baru yang berlokasi di Pantai Amal dan Jalan Senudin (area dekat bandara). Dengan beroperasinya dua titik baru tersebut, Kota Tarakan nantinya akan memiliki empat SPBUN.
Pertamina menegaskan penyaluran BBM bersubsidi tetap berpatokan pada kuota yang ditetapkan pemerintah, dan hingga kini belum ada instruksi pengurangan kuota. Untuk pembelian menggunakan jeriken, regulasi membatasi hanya bagi nelayan dengan kapal berukuran maksimal 5 GT, kapal hingga 30 GT yang terdaftar, serta pembudidaya ikan skala kecil.

Dari sisi perizinan, UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II menjelaskan bahwa pengajuan surat rekomendasi BBM kini sudah berbasis digital dan dapat diakses dari mana saja melalui aplikasi. Setiap triwulan, UPTD menerbitkan sekitar 800 hingga 900 surat rekomendasi yang dilengkapi pemindai QR Code untuk verifikasi keabsahan. Pihaknya mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan penyalahgunaan.
Kendati berbagai program dan kemudahan disampaikan instansi terkait, keluhan dari kalangan nelayan tetap mengemuka. Sejumlah nelayan mengaku volume BBM bersubsidi yang mereka terima kerap tidak sesuai dengan angka yang tertera pada surat rekomendasi. Selain itu, muncul indikasi dugaan praktik penjualan kembali BBM bersubsidi dengan harga di atas ketentuan di kawasan Pantai Amal.
Dialog lintas sektoral ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Galeri Informasi dan Sosialisasi (Galsus) Ketua KNTI. Forum ini diharapkan mampu melahirkan langkah konkret dan sinergi nyata antarinstansi untuk memutus mata rantai tengkulak, membenahi distribusi BBM bersubsidi, serta meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional di Kota Tarakan.




