TARAKAN – Lembaga Adat Dayak Kenyah Provinsi Kalimantan Utara (LADK-KU) beraudiensi dengan pimpinan Universitas Borneo Tarakan (UBT) di Rektorat untuk membahas peluang akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Dayak Kenyah, khususnya yang berasal dari wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltara. (5/3/26)
Pertemuan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan masyarakat Dayak Kenyah yang tinggal di wilayah 3 T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Ketua Umum LADK-KU, Ingkong Ala mengungkapkan, hingga saat ini jumlah putra-putri Dayak Kenyah yang menempuh pendidikan di sejumlah program studi di UBT masih relatif terbatas.
“Kondisi ini menjadi perhatian lembaga adat agar generasi muda dari komunitas Dayak Kenyah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pendidikan tinggi di satu-satunya universitas negeri di Kaltara,” kata Ingkong Ala yang juga menjabat wakil gubernur Kaltara.
“Kami juga mencermati bahwa masih sangat sedikit putra-putri dari komunitas kami yang memperoleh kesempatan pada program-program studi di UBT,” sambung dia.
Dijelaskannya, sejumlah tokoh masyarakat menyebutkan, selama ini banyak anak-anak dari wilayah perbatasan memiliki keinginan melanjutkan pendidikan, namun terkendala jarak, biaya, serta keterbatasan akses informasi mengenai perguruan tinggi.
“Hal ini yang coba kami diskusikan dengan pak Rektor UBT, akses pendidikan dan keberadaan mahasiswa dari perbatasan ini sangat penting untuk mencetak sumber daya manusia yang kelak dapat kembali membangun daerah asalnya,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor UBT Prof. Yahya Ahmad Zein memastikan peluang anak-anak dari wilayah perbatasan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di UBT semakin terbuka. Kebijakan kampus ini juga memberikan tambahan nilai khusus bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah perbatasan dan keluarga tidak mampu.
“Untuk putra daerah ada 20 persen. Anak perbatasan mendapat tambahan 10 persen, dan bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu juga ada tambahan. Jadi totalnya bisa mencapai sekitar 40 persen,” ujarnya.
Meski demikian, Yahya mengingatkan agar calon mahasiswa dari wilayah perbatasan memastikan dokumen pendukung mereka diunggah dengan benar saat pendaftaran.
Sebab, banyak pendaftar yang sebenarnya berasal dari perbatasan namun tidak mencantumkan bukti administrasi, sehingga sistem tidak dapat memberikan tambahan nilai.
“Sering kali anak perbatasan tidak mengunggah dokumen yang menunjukkan bahwa dia berasal dari wilayah perbatasan. Padahal itu penting karena sistem seleksi bekerja secara otomatis. Untuk itu kami berharap ini jadi bisa jadi atensi tokoh adat Dayak Kenyah,” ujarnya.
Yahya menambahkan, meski pihaknya tetap menerapkan seleksi ketat untuk menjaga kualitas mahasiswa terutama di program studi strategis.
“Tapi kampus juga berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat perbatasan. Prinsipnya bagaimana anak-anak Kaltara, terutama dari wilayah perbatasan, bisa mendapatkan kesempatan lebih besar di program studi penting. Itu yang kami perjuangkan,” tutupnya.(*)
