Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan tingkat inflasi yang rendah secara nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam pengendalian inflasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diikuti Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian melalui pertemuan virtual di Tarakan Plaza Hotel, Senin (7/9).
Rakor tersebut diikuti kepala daerah provinsi se-Indonesia serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya Deputi Bappenas, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Provinsi Kaltara, Dr. H. Iskandar Alwi, mengatakan rakor membahas strategi pengendalian inflasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kita bersyukur karena Kaltara mampu mencatatkan diri sebagai daerah provinsi dengan tingkat inflasi yang rendah secara nasional. Kita patut berbangga terhadap capaian ini,” kata Iskandar.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari hasil upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola kebijakan daerah di tengah penerapan efisiensi anggaran.
Sementara itu, Gubernur Zainal A. Paliwang menegaskan bahwa capaian tersebut harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan melalui pengawasan penggunaan anggaran secara lebih cermat.
“Prestasi ini harus kita pertahankan dan berusaha kita tingkatkan agar inflasi bisa lebih kecil lagi di masa datang. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan memiliki asas manfaat,” kata Zainal.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif agar kebijakan pemerintah daerah tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rakor yang berlangsung sekitar satu jam tersebut diikuti Gubernur Kaltara dengan menyimak sejumlah paparan dan perkembangan pengendalian inflasi. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi internal Pemerintah Provinsi Kaltara bersama organisasi perangkat daerah terkait. (*)
